Jakarta, 28 Mei 2026 – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan inventarisasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) sub nasional melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan dan Pelaporan Emisi Sub Nasional yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026, dengan diikuti peserta dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup dari seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis yang dampaknya telah dirasakan secara nyata melalui peningkatan suhu ekstrem, banjir, kekeringan, dan berbagai bencana hidrometeorologi.
“Dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Karena itu, pengendalian emisi gas rumah kaca perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem inventarisasi dan pelaporan yang kuat”, ujar Ary.
KLH/BPLH menegaskan bahwa penguatan sistem pelaporan emisi daerah juga sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi tersebut menekankan pentingnya sistem transparansi, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi emisi GRK yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah.
Selain memiliki dimensi lingkungan, penyelenggaraan inventarisasi dan pelaporan emisi GRK juga dinilai memiliki urgensi dari sisi ekonomi dan reputasi bisnis, khususnya dalam mendukung perdagangan internasional yang semakin menuntut penerapan prinsip ekonomi rendah karbon dan nilai ekonomi karbon.
Sumber: https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-siapkan-daerah-hadapi-tantangan-ekonomi-rendah-karbon
