Regulasi

RegulasiKeteranganLink / Dokumen
REGULASI DASAR
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangBaca
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020UU Cipta Kerja yang mengatur penyederhanaan perizinan dan peningkatan investasi guna menciptakan lapangan kerja.Baca
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029Baca
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022Perppu ini diterbitkan sebagai pengganti UU Cipta Kerja untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, dengan tetap mengatur penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.Baca
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021Mengatur perizinan usaha dengan pendekatan berbasis tingkat risiko untuk mempermudah proses perizinan.Baca
Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021Mengatur berbagai kemudahan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk percepatan perizinan, dukungan pembiayaan, penyediaan lahan, serta koordinasi antar instansi untuk mempercepat pembangunan proyek yang dianggap prioritas nasional.Baca
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis NasionalBaca
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis NasionalBaca
Permenkoekon Nomo 12 Tahun 2024Perubahan Keenam atas Perubahan Daftar Proyek Strategis NasionalBaca
Regulasi Ibu Kota Negara (IKN)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Di Ibu Kota NusantaraBaca
Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Ibu Kota NusantaraBaca
Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2024Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota NusantaraBaca
Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Di Ibu Kota NusantaraBaca
Keputusan Kepala LKPP Nomor 277 Tahun 2024Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Di Ibu Kota NusantaraBaca
Regulasi Lahan, Kawasan dan Kehutanan
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas TanahBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021Penyelenggaraan KehutananBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021Penertiban Kawasan dan Tanah TerlantarBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran TanahBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau LahanBaca
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024P3NK (Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan) / LVC (Land Value Capture)Baca
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024HPT (Hak Pengelolaan Terbatas) / LCS (Limited Concession Scheme)Baca
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan NasionalBaca
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023Percepatan Pelaksanaan Reforma AgrariaBaca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2020Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset NegaraBaca
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas TanahBaca
Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020Mengatur tata kelola Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, hingga penghapusan, agar aset negara dikelola tertib, efektif, dan akuntabel.Baca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024Menetapkan prosedur penggunaan BMN oleh K/L agar sesuai kebutuhan penyelenggaraan tugas negara serta mencegah penggunaan yang tidak sesuai atau tidak sah.Baca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023Memberikan petunjuk teknis pemotongan PPh atas penghasilan tenaga kerja, penyedia jasa, atau pihak yang melakukan kegiatan, untuk memastikan kepatuhan pajak sesuai ketentuan perpajakan.Baca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021Mengatur mekanisme pengalihan BMN melalui penjualan, hibah, tukar-menukar, atau penyertaan modal negara, dengan pengendalian agar tidak merugikan keuangan negara.Baca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020Menetapkan bentuk pemanfaatan BMN seperti sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, atau BSG untuk optimalisasi nilai aset tanpa mengubah status kepemilikan negara.Baca
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024Memberikan pedoman bagi pemda dalam inventarisasi, pemanfaatan, dan pengawasan Barang Milik Daerah agar transparan, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.Baca
Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2023Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala DaerahBaca
Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2018Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2018Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturBaca
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2020Perusahaan Pembiayaan InfrastrukturBaca
Regulasi Penjaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan InfrastrukturBaca
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaBaca
Regulasi Aspek Lingkungan
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Baku Mutu Lingkungan]
(Termasuk Pengelolaan LB3, Izin Lingkungan, Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udata, Pengendalian dan Pencemaran Perusakan Laut)		Baca
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan BeracunBaca
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar PengadilanBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
(Termasuk Pengangkutan LB3, Pembuangan LB3, Pemanfaatan LB3, Penyimpanan LB3, Tata Uji Karakteristik LB3, Penimbunan LB3 dan Perizinan LB3)		Baca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan HidupBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2010Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2013Audit Lingkungan HidupBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai LithiumBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran DalamBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019Baku Mutu Air Limbah (Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014)Baca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara TermalBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016Baku Mutu Air Limbah DomestikBaca
Regulasi Aspek Sosial
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016Penyandang Disabilitas – inklusi dan akses pekerjaanBaca
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)Baca
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) [BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan]Baca
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005Guru dan DosenBaca
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)Baca
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalBaca
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000Serikat Pekerja/Serikat BuruhBaca
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999Hak Asasi Manusia (HAM)Baca
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021Penyelenggaraan Program JKP melalui BPJS KetenagakerjaanBaca
Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021TJSL (CSR) BUMN berbasis Creating Shared Value (CSV) dan integrasi SDGsBaca
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari TuaBaca
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)Baca
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan KerjaBaca
Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 9 Tahun 2021Penyampaian Laporan Keberlanjutan oleh BUMNBaca
Regulasi Aspek Tata Kelola
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023Pengembangan dan Penguatan Sektor KeuanganBaca
Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2020GCG untuk Lembaga PembiayaanBaca
Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017Green Bond – Efek Bersifat Utang Berwawasan LingkunganBaca
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi KarbonBaca
Surat Edaran OJK Nomor 16 Tahun 2021Pedoman Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)Baca
Regulasi Aspek Keberlanjutan
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2016Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)Baca
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupBaca
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022Percepatan Energi TerbarukanBaca
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021Nilai Ekonomi Karbon (NDC, Perdagangan karbon)Baca
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan BerkelanjutanBaca
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022Satgas Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)Baca
Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.Baca